Ambisi Panglima TNI untuk menambah basis kesatuan militer di tanah Papua

 Kesatuan TNI-AD terdiri dari tiga Komando Utama (Kotama) yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komando Militer (Kodam). Di Indonesia terdapt 15 Kodam di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia di bagi menjadi tiga  Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Pulau Papua berada di bawah komando wilayah gabungan pertahanan tiga Indonesia timur dengan dua Kodam yakni;

1. Kodam XVII/Cendrawasih, Wilayah pertahanan Papua yang bermarkas di Jayapura 

2. Kodam XVIII/Kasuari, Wilayah pertahanan Papua Barat, yang bermarkas di Manokwari

    Di Papua terdapat 24 Komando distrik meilter (Kodim) yang beroperasi di bawah dua Kodam utama yakni Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari. Meskipun sudah ada 24 Kodim Papua panglima TNI masih berambisi untuk menambakan Kodim di beberpa wilayah karena jumlah TNI di papua baru mencapai 49% ungkapnya melalui surat kabar Papua60detik.id. Kini Papua sudah di bagi menjadi 5 provinsi baru dimana akan ada kemungkinan di tambah satu Kodam dan 5 sampai 10 Komando Resor Militer (Korem) baru, yang akan  nantinya akan membawahi minimal 10 Kodim untuk setiap Korem. 

"Jumlah TNI di papua baru 49 persen ungkap Panglima TNI"

    Dengan melihat hal ini, sangat di sayangkan nantinya kondisi Papua kedepan karena akan ada penambahan Sub-Kesatuan TNI-AD di tanah Papua yang kedepanya dapat mepersulit dan meperkeruh situasi keamanan di Papua. Penambahan jumlah militer di Papua sama sekali tidak menjamin kesejahteraan masyarakat Papua, justru akan memperkeruh situasi keamanan di Papua karena masyarakat sudah trauma dengan kehadiran TNI di beberapa pelosok wilayah di Papua. Konflik TNI/Porli dan TPNPB yang sudah berkepanjangan membuat masyarakat susah untuk mempercayai kedua belah pihak, karena pada akhir cerita yang menjadi korban keganasan kedua belah pihak adalah rakyat sipil dan kedua belah pihak saling menuduh untuk membenarkan diri. 

    Melihat hal ini tak bisa lagi kita pungkiri bahwa penambahan aparat di Papua sudah memakan banyak korban jiwa. Pada thaun 2019 pemerintah berniat untuk membuka tambang baru di wilayah Kabupaten Intan Jaya, namum masyarakat menolak PT. blok wabu yang akan masuk di wilayah mereka, melihat hal ini pemerintah pusat merespon dengan mengirim militer ke kabupaten Intan Jaya yang sampai saat ini kehadiran mereka masih di pertanyakan dan masih mengakibatkan kematian di berbagai kalangan. Contoh lain, di Merauke salah satu perusahan kelapa sawit asal Korea Korindo Group masuk tanpa persetujuan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut yang mengakibatkan beberapa penolakan dari masyarakt adat setempat. Untuk memuluskan deforestasi dan pembangunan pabrik milik perusahan-perusahan tersebut pemerintah merespon dengan mengirim TNI/Porli untuk mengusir warga yang sedang berorasi menyuarakan hak mereka sebagai pemilik tanah setempat. Meliaht kondisi Papua saat ini sangat di sayangkan karena UU NO.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bab 5 Pasal 5 & 6 menjelaskan fungsi TNI Sebagai tameng utama negara untuk menangkal ancaman musuh dari luar maupun dalam negri yang berupayah memecabelah kesatuan Negara Republik Indonesia dan berfungsi untuk memberikan rasa nayaman dan aman kepada rakyat. Namun Pada faktanya Banyak petinggi negara yang mengunakan TNI sebagai tameng untuk kemulasan Bisnis mereka di beberapa wilayah di Indoensia. 

Melihat kondisi seperti ini, pemerintah harus bisa transparan dan terbuka kepada masyarakat dan memberikan peluang kepada masyarkat untuk berbicara tentang isi hati mereka. Tidak hanya itu pemerintah juga harus terbuka dang mengerti bahwa sebelum sebuah persuahan masuk dan beroperasi di suatu wilayah alangkah baiknya untuk melakukan visibility study untuk melihat dampak baik dan buruk sebuah perusahan yang akan masuk dan dampak apa yang akan di berikan kepada masyarkat setempat dan pengaruh kehadiran perusahan tersebut terhadap keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Jika pemerintah berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut maka daerah tersebut pasti maju dan bisa mengurangi konflik antara masyarkat dan Pemerintah.