Papua lahan bisnis dan pangung tari para elit +62

Papua lahan bisnis dan pangung tari para elit +62

    Pmigani - Beberapa wilayah di Papua merupakan Wilayah Daerah Operasi Militer (DOP) yang tak hentinya terjadi konflik antara TNI/Porli dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang belum pernah ada solusi dan masih menjadi sumber utama kematian  Orang Asli Papua (OAP). Jumlah populasi  OAP di Papua semakin menurun selama dua dekade terakhir akibat, minuman keras, sakit dan operasi militer. Amnesty International mengatakan pembunuhan di luar hukum  (unlawful killing) yang terjadi di Papua sangatlah banyak tanpa ada penyelesaian konflik dan keadilan bagi korban konflik militer di Papua. Para pelaku di hukum tidak sesuai dengan jalur hukum yang mestinya di tempuh, bahkan pembunuhan di luar hukum seringkali di biarkan dan di tinggalkan tanpa ada tindakan hukum yang adil bagi pelaku. 

      (Sumber: dokumen pribadi)

Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pengunugan Bintang, Puncak Jaya, Merauke dan Puncak Papua merupakan wilayah lahan militer para  petinggi negara demi kepentingan kelancaran bisnis mereka. Blok wabu merupakan lahan wilayah operasi pertambangan milik PT. Freepeort Indonesia yang kini sudah di kemblikan kepada pemerintah Indonseia. Blok wabu menjadi sumber konflik berkepanjagan dari tahun 2019  sampai saat ini di Intan Jaya. Di lansir dari CNBCIndonesia “Blok Wabu ini layak disebut "harta karun" karena memiliki sumber daya emas yang tidak main-main besarnya, yakni 8,1 juta ons. Besaran sumber daya ini sebelumnya disampaikan oleh Senior Vice President for Exploration Division MIND ID Wahyu Sunyoto pada Oktober 2020 lalu. Bila dikalikan dengan harga emas sekitar US$ 1.900 per troy ons, maka potensi nilai sumber daya emas di blok ini mencapai sekitar US$ 15,4 miliar atau sekitar Rp 221,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$)”. Para elit politik dengan gampangnya memaksakan kehendak mereka untuk membuka daerah pertambangan tanpa ada kajian ilmia yang jelas dan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarkat asi Intan jaya yang sudah hidup di wilayah tersebut turun temurun. Akibat dari kecerobosan para elit negara untuk meraup sumber daya alam milik masyarakt, kini terjadi konflik berkepanjagan yang memakan sangat banyak koraban dari semua pihak. VOAnews mencacat terdapat 40 ribu warga di nduga yang harus mengungsi berdsarkan data yang di laporkan oleh “Theo Hesegem salah satu Pegiat HAM yang juga merupakan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua”. Tidak hanya di nduga terdapat juga pengungsi di Di Kabupaten Maybrat, Intan Jaya, Pengunungan Bintang dan beberapa Kabupaten yang harus meningalkan harta benda mereka dan berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri dari konflik bersenjata. Ketika melakukan Operasi di DOP TNI/Porli di ketahu kerap sekali melakukan pembunuhan di luar jalur hukum atau membabi buta masyarakat tanpa ada alsan yang jelas  hanya karena steriotipe bahwa setiap orang yang rambut panjang dan berkumis adalah TPNPB.  Amnesty International merilis sebuah artikel yang mana di ketaui bahwa di Papua terdapat “Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan terjadi di 27 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total keseluruhan 42 kabupaten” hal ini ini sangat memprihatinkan karena rakyat Papua sudah tidak lagi merasakan kebebasan dan tidak merasakan hidup nyaman dan aman yang semestinya menjadi hak dasar bagi setiap warga negara sesuai dengan sila ke dua dan silah ke lima.  Terkesan para elit negara sering sekali mengunakan kekerasan untuk memperkaya diri mereka dan untuk bersenag senag di atas penderiataan rakyat. Para elit negara mengunakan berbagai isu-isu yang terjadi di Papua untuk menjadikan pangung politik dan pangung bsinis mereka untu meningkatkan popularitas dan isi kantong mereka. 

Papua kini menuju ambang kehancuran akibat dari Manusia-Manusia yang tidak bertangung jawab atas isu kemanusiaan yang beberapa tahun terakhir menurun sangat drstis dan tidak hanya itu semua bidang di Papua mengalami suatu keterlambatan akibat dari konflik yang terjadi di Papua. Pemerintah dan para aparatur negara harus mengerti bahwa Papua bukan tanah kosong setiap pelosok daerah di Papua memiliki tuanya. Kurangya pemahaman Pemerintah pusat terhadap hubungan hutan dan kehidupan manusia di Papua membatasi Pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua. Akhir kata hargailah orang asli Papua dan hormatilah hak hak mereka. Papua bukan tanah kosong dan bukan lahan bisnis para petinggi negara.

"PAPUA BUKAN TANAH KOSONG"